HMI; Back to Campus
Oleh : Ade Komaruddin
(Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar / Alumni HMI Cabang
Ciputat)
Dalam Buku "Membingkai Perkaderan Intelektual''
Ibarat insan, sebuah organisasi
harus senantiasa melakukan refleksi diri dan berdialog dengan zamannya agar
tidak kehilangan eksistensi dan relevansi dengan lingkungan eksternalnya.
Dengan refleksi dan dialog secara berkelanjutan, pemahaman akan zaman dan
kemampuan untuk menjawab kebutuhan zamannya akan tumbuh, sehingga mampu
memberikan manfaat baik secara internal maupun sosial sesuai alasan lahirnya
organisasi tersebut. Hal ini juga berlaku untuk Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)
yang merayakan miladnya ke 64 tahun 2011 ini, sebuah perjalanan panjang seiring
dengan perjalanan bangsa yang penuh dengan dinamika. Sebagai anak ummat dan
anak bangsa, HMI dituntut untuk mampu memberikan kontribusi terbaiknya di
tengah tantangan kehidupan kontemporer yang semakin kompleks.
Himpunan Mahasiswa Islam dituntut untuk mampu membaca
zamannya dan senantiasa melakukan refleksi agar mampu memberi kontribusi
positif terhadap situasi yang ada saat ini. Hanya dengan mampu membaca
tanda-tanda zaman, HMI dapat mempertahankan eksistensinya di tengah perubahan
multidimensional yang terjadi saat ini. Tulisan ini mencoba untuk melakukan
refleksi kesejarahan HMI, mengurai kompleksitas perubahan yang terjadi saat ini
untuk kemudian mencoba menawarkan agenda HMI saat ini.
Empat Fase Perjuangan HMI
Napak tilas sejarah HMI akan selalu bersinggungan dengan
sejarah perjuangan bangsa. Bukan hanya karena HMI merupakan bagian dari Bangsa
Indonesia, tapi lebih dari itu, fakta sejarah ini menunjukkan bagaimana HMI
terlibat aktif dalam persoalan kebangsaan baik secara fisik maupun wacana.
Fakta ini dapat kita telusuri sejak pendirian HMI sampai saat ini yang
menunjukkan intensitas pergulatan pemikiran dan gerakan di HMI yang tidak dapat
dilepaskan dari situasi kehidupan bangsa dan negara. Tanpa bermaksud
bernostalgia, HMI selalu tampil bersama kekuatan Nasional lain dalam setiap
fase perjuangan bangsa. Dimulai dari Fase Perjuangan Fisik (1947-1949), Fase
Perjuangan Ideologi (1949-1966), Fase Pembangunan (1966-1998), dan Fase
Reformasi (1998-sekarang).
Kelahiran HMI pada tahun 1947 tidak dapat dilepaskan dari
perjuangan fisik bangsa untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari ancaman
penjajahan. Perjuangan kemerdekaan yang diproklamirkan pada 17 Agustus 1945
berada dalam fase kritis ketika berakhirnya Perang Dunia II dan keinginan dari
negara kolonialis untuk mempertahankan negara jajahannya. Perang Dunia II yang
menyebar ke Asia pasifik setelah penyeranganPearl Harbour oleh Jepang
menyebabkan terjadinya konflik terbuka antara negara kolonialis di Asia Pasifik
yang kemudian dimanfaatkan secara cerdas oleh beberapa negara jajahan untuk
memproklamirkan kemerdekaannya.
Fase pasca Perang Dunia II yang dimenangkan oleh Sekutu
menjadi awal konsolidasi bagi negara-negara kolonialis, khususnya yang telah
memenangkan perang untuk menata ulang daerah-daerah jajahannya. Karena itu
kalau Perang Dunia II adalah perang antara sesama negara kolonialis, maka masa
setelah Perang Dunia II adalah pertarungan kembali antara negara kolonialis
dengan negara bekas jajahannya. Tentu saja dengan formasi perang yang memiliki
perbedaan dengan fase sebelumnya, yaitu dengan semakin menguatnya Nasionalisme
di negara jajahan sebagai dampak dari komodifikasi kekuatan negara bangsa untuk
melawan gempuran musuhnya pada saat Perang Dunia II, baik oleh kekuatan
kolonialis lama (Sekutu) maupun kolonialis baru seperti Jepang untuk kasus
Indonesia.
Di samping pengaruh eksternal yang mendorong semakin
menguatnya sentimen Nasionalisme di negara jajahan, kebangkitan kekuatan
domestik yang telah diproklamirkan juga menjadi salah satu pendorong
kebangkitan Nasionalisme di negara jajahan. HMI adalah salah satu organisasi
yang lahir di tengah gegap gempita Nasionalisme untuk menjaga eksistensi bangsa
yang telah diproklamirkan. Orientasi awal berdirinya HMI tidak dapat dilepaskan
dari keinginan untuk menyatukan tekad di antara sesama mahasiswa Islam untuk
terlibat aktif dalam revolusi fisik menjaga kemerdekaan nasional. Pada fase
ini, di awal kelahirannya, HMI langsung berhadapan dengan fase perjuangan
pertama, yaitu perjuangan fisik mempertahankan kemerdekaan nasional yang
berakhir setelah pengakuan kemerdekaan Indonesia melalui Konferensi Meja
Bundar.
Pengakuan kemerdekaan Indonesia menjadi penanda berakhirnya
fase revolusi fisik untuk kemudian masuk ke fase kedua perjuangan bangsa, yaitu
perjuangan ideologi. Salah satu pertanyaan penting setelah pengakuan
kemerdekaan Indonesia adalah; bagaimana bangunan negara bangsa Indonesia
modern. Pancasila dan UUD 1945 yang menjadi dasar kehidupan berbangsa dan
bernegara diperhadapkan dengan beragam tantangan berikut pertanyaan lanjutannya
tentang bagaimana pengelolaan bangsa setelah kemerdekaan? Ideologi, sistem
politik, dan sistem ekonomi apa yang akan dianut oleh Bangsa Indonesia setelah
merdeka?
Pertanyaan menyangkut ideologi negara adalah sesuatu yang
sangat lumrah bagi negara yang telah merdeka, di tengah beragamnya spektrum
kekuatan Nasional yang ada saat itu. Kesatuan tekad di masa penajahan untuk
bersama-sama mengusir penjajah mengalami tantangan ketika musuh bersama telah
hilang, sementara beragam kekuatan ideologi dan politik tumbuh bermekaran.
Apalagi situasi eksternal saat itu yang diwarnai oleh pertarungan ideologi
antara negara kapitalis yang dimotori oleh Amerika dan negara Eropa Barat dan
ideologi komunis yang dimotori oleh Uni Soviet dan Eropa Timur. Negara bekas
jajahan yang baru merdeka menjadi perebutan pengaruh ideologi dari dua kutub
dunia sehingga muncullah istilah Non Blok dan Negara Dunia Ketiga.
Kombinasi antara kekuatan domestik dengan pengaruh eksternal
memunculkan tiga blok kekuatan politik yaitu Nasionalis, Islam dan Komunis yang
dirangkum oleh Presiden Soekarno saat itu dengan adagium Nasakom; yaitu
Nasionalis, Agama dan Komunis. Hal ini sebenarnya masih dapat diperdebatkan
mengngat salah satu aliran ideologi yaitu sosial demokrat yang tidak terwakili
dari spektrum yang dirangkum oleh Presiden Soekarno saat itu
mengingat perbedaan ideologi antara komunis dan sosial demokrat walaupun
berasal dari ibu kandung yang sama yaitu sosialisme-marxisme. Pertarungan
ideologi yang terjadi saat itu dimediasi dengan sistem politik yang lebih
terbuka dan demokratis sehingga Pemilu tahun 1955 menjadi salah satu tonggak
penting sekaligus landasan historis demokratisasi di Indonesia. Beragam kekuatan
politik berkompetisi dalam sebuah sistem politik yang masih baru sehingga fase
ini ditandai dengan jatuh bangunnya pemerintahan Indonesia yang membuka ruang
lahirnya otoritarianisme Orde Lama dengan wujud demokrasi terpimpin.
Pertarungan ideologi tidak hanya terjadi di ranah politik
praktis tapi juga merembes ke seluruh dimensi kehidupan termasuk dalam
kehidupan kemahasiswaan. Beragam organisasi dan kekuatan kemahasiswaan juga
mengalami pertarungan ideologi yang tidak terlalu jauh dari spektrum politik yang
ada saat itu, Nasionalis, Komunis dan Agama. HMI yang berlandaskan Islam juga
ikut dalam pusaran konflik ideologi tersebut. Literatur sejarah menunjukkan
betapa konflik Ideologi terjadi dalam kampus-kampus sehingga tidak jarang
pelarangan organisasi tertentu di sebuah kampus terjadi.
Kekuatan sosialis-komunis yang banyak mendapatkan tempat
pada masa pemerintahan Soekarno menjadi kekuatan dominan yang memberangus
Ideologi lain yang tidak sepaham. Tak heran kemudian apabila sepanjang masa
pemerintahan Presiden Soekarno, pembubaran organisasi yang tidak progresif
banyak dilakukan seperti pembubaran kelompok kesenian yang berlawanan dengan
Lekra (Lembaga Kesenian Rakyat). Kekuatan Islam menjadi kekuatan yang
terpinggirkan saat itu mengingat posisi diametral antara Islam dengan
Komunisme, dimana Komunisme memiliki hak monopoli wacana saat itu akibat
kedekatannya dengan kekuasaan.
Hal ini juga dialami oleh HMI yang berlandaskan Islam
sehingga mendorong HMI terlibat aktif dalam perlawanan terhadap rezim Orde Lama
bersama kelompok-kelompok Islam lainnya. Karena itu, perlawanan terhadap
rezim Orde Lama melahirkan tiga hijau yang kemudian berhasil menjatuhkan
Presiden Soekarno yaitu Hijau Islam, Hijau Tentara dan Hijau Mahasiswa dan
Pemuda. Fase kejatuhan Presiden Soekarno menjadi penanda berakhirnya Rezim Orde
Lama dan lahirnya Rezim Orde Baru dengan tantangan yang berbeda. Fase ini
kemudian mengantarkan HMI pada perjuangan berikutnya yaitu perjuangan di Era
Orde Pembangunan.
HMI di Era Orde Baru dan Era Reformasi
Terpilihnya Presiden Soeharto sebagai Presiden Republik
Indonesia sebagai tonggak lahirnya Orde Baru mengantarkan Indonesia dalam
sebuah situasi berbeda dengan Orde Llama. Kalau sebelumnya politik yang menjadi
panglima, pada fase Orde Baru, ekonomi yang menjadi panglima. Hal ini tidak
dapat dilepaskan dari beratnya masalah ekonomi nasional ditandai dengan hyper
inflasi, kemiskinan dan pengangguran yang tinggi, yang menjadi salah satu
penyebab hilangnya legitimasi pemerintahan Orde Lama. Pilihan terhadap prioritas
ekonomi juga tidak dapat dilepaskan dari kedekatan Orde Baru dengan blok
kapitalis yang juga menempatkan kekuatan ekonomi pasar sebagai motor
pembangunan. Hal ini terlihat dari pembuatan UU Penanaman Modal tahun 1967 dan
beragam kebijakan liberalisasi lainnya pada masa tersebut.
Pada fase ini, ummat Islam ditandai oleh sebuah pertanyaan
besar, bagaimana untuk terlibat aktif dalam pembangunan tapi dengan tetap
memeluk agama Islam. Sebuah pertanyaan sepele untuk saat ini tapi saat itu
menjadi sebuah persoalan fundamental bagi keyakinan ummat saat itu. Di tengah
pertarungan ideologi yang sangat kental saat itu dan masih kuatnya agenda Islam
politik untuk mendirikan negara Islam, pertanyaan tersebut memerlukan jawaban
paradigmatik dan praktis.
HMI dengan dokrin Islam Nasionalis yang secara akademik
lebih dikenal dengan sebutan kelompok Islam Kultural menawarkan sebuah solusi
bagi masalah kebangsaan dan masalah keummatan. Peran dari almarhum Nurcholis
Madjid mantan Ketua Umum PB HMI sangat sentral pada masa ini karena dari tangan
beliaulah gagasan Islam Nasionalis memiliki landasan paradigmatik dan praktis.
Beliau mengenalkan gagasan Islam Indonesia, yang pada saat itu membedakan
dengan tegas antara Islam Politik dan Islam Kultural. Islam politik lebih bertendensi
untuk memperjuangkan akomodasi aspek simbolik dan formalisme Islam dalam
kehidupan bernegara seperti negara Islam dan pelembagaan syariat Islam dalam
ketatanegaraan. Sementara gerakan Islam kultural lebih bertendensi untuk
menerapkan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tanpa
perlu melembagakannya menjadi negara Islam.
HMI memilih untuk menjadi pelopor Islam Kultural, sebuah
model keber-Islam-an yang tetap konsisten menjalankan ritual Islam secara
privat tapi mendorong aspek substansi Islam dalam ranah sosial, memberi sebuah
jalan keluar ditengah benturan antara Nasionalisme dan Islamisme, sekaligus
sebuah penegasan bahwa Indonesia bukanlah negara Agama tapi juga bukan negara
sekuler, sebuah bangsa dengan nilai-nilai KeAgamaan yang mendasarinya, di
tengah fakta pluralitas Indonesia. Hal ini lebih berkesesuaian dengan sila
pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada fase ini pulalah Nilai Dasar
Pengkaderan (NDP) yang menjadi panduan dan orientasi bagi kaderisasi HMI diterbitkan
untuk pertama kalinya. Artinya, sebelum era Almarhum Cak Nur, HMI belum
memiliki panduan yang tersusun secara sistematis dan tertulis lengkap.
Doktrin pengkaderan ini yang kemudian menjadi dasar bagi HMI
untuk terlibat secara aktif dalam proses pembangunan Indonesia di era Orde Baru
sehingga kader-kader HMI tersalurkan di pemerintahan sebagai teknokrat dan
sebagai politisi di ranah politik. Dalam perkembangan berikutnya, pemaksaan
ideologi tunggal Pancasila menyebabkan perpecahan HMI menjadi dua; yaitu HMI
yang berdasarkan Pancasila dan HMI MPO yang tetap berlandaskan Islam. Menurut
hemat penulis, hal ini bukanlah perpecahan, tetapi lebih merupakan strategi dan
taktik HMI dalam berhadapan dengan situasi zamannya saat itu, agar pada satu
sisi keberlangsungan HMI sebagai organisasi dan Islam sebagai landasan
organisasi tetap terjaga.
Krisis ekonomi pada tahun 1998 menjadi pemicu jatuhnya
kekuasaan Orde Baru dan mengantarkan bangsa Indonesia masuk ke Era Reformasi.
Reformasi yang terjadi mengantarkan Indonesia dalam sebuah situasi yang belum
pernah terjadi sepanjang sejarah Indonesia, yaitu terjadinya transisi sistemik.
Transisi sistemik ini terjadi secara multidimensional, yaitu transisi politik
dari otoritarianisme menuju demokrasi, transisi ekonomi dari sistem
ekonomi patron client ke sistem ekonomi yang lebih berbasis hukum dan
transisi pemerintahan dari sentralistik ke desentralisasi. Transisi ini terjadi
secara bersamaan sehingga dampaknya sangat dalam dan luas sehingga perubahan
besar-besaran terjadi di Indonesia sejak reformasi 1998 sampai saat ini. Diakui
atau tidak, HMI beserta organisasi kemahasiswaan lainnya mengalami kegamangan
dalam merespon era reformasi yang ada saat ini. Perubahan yang terjadi sangat
cepat dan luas sehingga kembali ke preposisi awal tulisan ini, ini saatnya bagi
setiap insan dan setiap organisasi untuk melakukan refleksi dan dialog dengan
zamannya untuk menentukan posisinya di tengah perubahan yang terjadi.
Perubahan Lingkungan Sosial Akibat Globalisasi dan Transisi
Sistemik Indonesia
Perkembangan teknologi informasi dan sarana transportasi
canggih saat ini menyebabkan semakin menurunnya biaya komunikasi dan
transportasi sehingga menghilangkan batas-batas fisik dan kultural yang menjadi
penghalang selama ini. Kondisi ini menyebabkan dunia menjadi datar (the
world is flat), dan kita seakan hidup dalam satu desa global (global
village) tanpa sekat dan tanpa batas (borderless society). Ini yang
kemudian disebut dengan globalisasi, yang sebenarnya sudah berlangsung lama,
tapi mengalami peningkatan intensitas sehingga semakin meluas dan semakin dalam
saat ini. Perubahan-perubahan yang terjadi di belahan bumi lain akan memiliki
implikasi terhadap belahan bumi lainnya walaupun jaraknya terentang jauh. Hal
ini dapat menjelaskan mengapa kenaikan harga pangan dan energi dunia
menyebabkan kejatuhan rezim di Tunisia, Mesir dan gejolak sosial di beberapa
negara lainnya. Tidak ada lagi negara yang dapat menutup diri terhadap
perkembangan yang terjadi di dunia, termasuk Indonesia.
Globalisasi ini perlu ditekankan karena dengan adanya
globalisasi, sebuah bangsa akan semakin terpengaruh dengan gejolak global.
Globalisasi disetujui atau tidak, sudah tidak mungkin lagi kita tolak karena
kita tidak mungkin hidup dengan mengisolasi diri dari pergaulan dunia. Bangsa
Indonesia tidak dapat lagi menutup dirinya terhadap pengaruh dari luar, baik
pengaruh ideologi dan budaya, termasuk juga pengaruh ekonomi dan politik.
Globalisasi di bidang ekonomi menyebabkan semakin bebasnya arus modal dan
perdagangan dunia sehingga negara-negara yang tidak siap akan dirugikan dengan
globalisasi. Globalisasi ibarat pisau bermata dua, dapat menguntungkan tapi
dapat juga merugikan, dapat menjadi ancaman tapi juga dapat menjadi peluang,
tergantung seberapa mampu kita memahami dan memanfaatkannya.
Sayangnya, fakta yang ada saat ini, Indonesia masih sering dirugikan
oleh globalisasi terbukti dari semakin berkurangnya kedaulatan negara terhadap
sumber daya nasional terutama di bidang energi, pangan dan keuangan. Hampir
semua sektor vital dan penting untuk hajat hidup orang banyak sudah dikuasai
oleh asing sehingga pemanfaatannya tidak dapat dipergunakan untuk sebesar-besar
kemakmuran rakyat. Saat ini kita adalah importir minyak, sementara gas dan batu
bara sebagai bahan bakar alternatif lebih banyak diekspor untuk memenuhi
kebutuhan industri luar negeri. Kenaikan harga minyak dunia membuat keuangan
negara kita dikuras untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri mengingat
masih tingginya subsidi BBM. Di bidang pangan, kedaulatan pangan kita terancam
sehingga terpaksa kita harus mengimpor beras, kedelai, terigu, gula, bahkan
garam sekalipun kita impor untuk memnuhi kebutuhan domestik. Akibatnya,
kenaikan harga pangan dunia menyebabkan inflasi yang begitu tinggi pada saat
ini sehingga angka kemiskinan dan pengangguran semakin membengkak. Di bidang
keuangan, perbankan kita saat ini sudah mayoritas dikuasai pihak asing sehingga
sulit untuk mendorongnya untuk lebih berpihak pada rakyat kecil, dan yang
paling parah bahwa bangsa kita menjadi tempat singgah sementara bagi para
investor untuk menanamkan uangnya di pasar keuangan baik saham dan obligasi,
SBI dan SUN untuk mendapatkan keuntungan yang bersumber dari uang rakyat kita.
Betapa menyedihkan bangsa kita.
Bangsa yang dulunya adalah bangsa besar yang menjadi salah
satu macan Asia, ternyata saat ini menjadi negara yang terbelakang di Asia
Tenggara. Di saat bangsa lain sudah mengekspor barang dan jasa dengan kualitas
dan kandungan teknologi tinggi, bangsa Indonesia masih mengekspor bahan mentah
untuk menyubsidi bahan baku industri negara lain. Angka pertumbuhan yang dibangga-banggakan
saat ini hanya dinikmati oleh segelintir orang karena bertumbuh dari sektor
padat modal, bukan dari keringat rakyat kita yang sebagian besar masih hidup di
sektor pertanian dan industri. Karena itu, angka penangguran dan kemiskinan
kita masih tinggi hingga saat ini. Ada yang salah dengan negeri ini yang
apabila tidak dibenahi secara serius dan cepat, kita akan semakin tertinggal
dari bangsa-bangsa lain, digilas oleh laju globalisasi yang semakin kompetitif
dan semakin cepat.
Sayangnya pada saat yang bersamaan, Bangsa Indonesia masih
menjalani transisi sistemik. Demokratisasi yang sedang berlangsung saat ini
masih pada tahapan prosedural belum sampai pada makna terdalamnya, yaitu
bagaimana kedaulatan di tangan pemilih sehingga seluruh kebijakan ditujukan
untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Demokrasi kita belum menghasilkan
kesejahteraan sosial. Sistem ekonomi Indonesia masih belum menghasilkan
kelembagaan yang kuat dan efisien dengan sektor ekonomi rakyat khususnya di
desa, sebagai penyangganya. Masih kelompok asing dan konglomerat besar yang
mendapatkan manfaat terbesar dari ekonomi yang bertumbuh. Sistem pemerintahan
kita yang terdesentralisasi belum menemukan formulasi yang tepat, masih
diwarnai dengan tarik menarik antara pusat dan daerah, diwarnai oleh
kesenjangan antarwilayah dan yang lebih parah lagi bahwa sistem otonomi daerah
saat ini menjadi cara dan mekanisme baru bagi para elit lokal untuk
melanggengkan kekuasaannya ditambah dengan persoalan korupsi di setiap jenjang
pemerintahan.
Saat ini, bangsa Indonesia menghadapi dua ancaman sekaligus,
yaitu secara eksternal berupa globalisasi dunia yang semakin cepat dan
kompetitif dan secara internal, transisi sistemik kita di bidang politik,
ekonomi, dan pemerintahan belum terkonsolidasi dengan baik. Kita harus
menemukan jalan keluar terbaik untuk dapat selamat dari kedua ancaman tersebut
apabila kita masih ingin hidup sebagai warga negara Republik Indonesia yang
bersatu dan berdaulat. Dengan fakta seperti ini, HMI diharapkan dapat memberikan
sumbangsih terbaiknya bagi bangsa Indonesia, HMI di tengah globalisasi yang
semakin cepat dan transisi sistemik Indonesia yang belum selesai. Bagaimana HMI
menjawabnya agar dapat memberikan kontribusi terbaiknya bagi bangsa yang sedang
terancam ini?
HMI Kembali ke Kampus
Ada sebuah tesis tentang pergerakan mahasiswa yang
menyebutkan bahwa di sebuah negara yang masih dibawah rezim non demokratis,
mahasiswa dituntut untuk terlibat penuh sebagai kekuatan pendobrak rezim
bersama kekuatan pro demokrasi lainnya mengingat masih belum efektifnya pilar
demokrasi lainnya seperti parlemen, media massa, dan NGO. Tetapi ketika
demokrasi sudah matang, mahasiswa harus kembali ke kampus untuk melanjutkan
pendidikan dan penelitiannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuannya.
Pendapat tersebut ada benarnya, dengan demokratisasi yang
sedang berkembang di Indonesia, kekuatan politik lainnya perlahan-lahan
meneguhkan dirinya sebagai pilar demokrasi. Partai politik dan parlemen relatif
memiliki otonomi terhadap pemerintah apabila dibandingkan pada fase Orde Baru
sebelumnya, lembaga independen lainnya perlahan-lahan juga menunjukkan
otonominya terhadap kekuasaan, pers juga telah bebas, begitupun kekuatan
masyarakat sipil lainnya perlahan-lahan sudah mulai meneguhkan eksistensinya.
Kalau pada masa Orde Baru, hak menyatakan pendapat, kebebasan berserikat dan
berkumpul tidak dijamin tapi saat ini, pengakuan akan hak konstitusional warga
negara telah dipenuhi walaupun tentu saja masih banyak kekurangan yang perlu
kita tata lebih lanjut. Pengakuan tersebut menyebabkan kekuatan masyarakat
sipil sudah dapat mengadvokasi sendiri hak-haknya yang dirugikan oleh negara.
Setiap hari kita dapat melihat bagaimana kekuatan masyarakat sipil seperti
kelompok petani, kelompok buruh, para kepala desa, tenaga honorer dll, silih
berganti memanfaatkan ruang publik untuk menyampaikan tuntutannya. Kelompok
tersebut semakin berdaya dalam menyampaikan aspirasinya didampingi oleh tenaga
profesional seperti ahli hukum dan dengan kemampuan mengorganisir diri yang
baik. Pertanyaannya kemudian adalah dengan situasi masyarakat sipil yang
semakin berdaya? Dimana letak perjuangan mahasiswa khususnya HMI pada era ini?
Kalau membandingkan dengan beberapa fase sebelumnya,
perjuangan HMI sebatas perlawanan terhadap rezim, entah itu rezim kolonialis
secara fisik, rezim ideologi dan rezim pembangunanisme atau secara umum
perlawanan terhadap negara, saat ini perjuangan HMI lebih kompleks. Dari
tantangan kekuatan asing dalam bentuk globalisasi yang semakin cepat dan
kompetitif dan juga ancaman domestik seperti belum terselesaikannya agenda
demokratisasi ekonomi politik di tingkat pusat terutama di daerah seiring
dengan desentralisasi. Tantangan semakin berat sementara ruang sosial telah
diisi oleh kekuatan masyarakat sipil lainnya yang sudah berdaya, sehingga
perjuangan HMI dituntut lebih cerdas dan lebih kreatif. Inilah saatnya untuk
HMI kembali ke kampus, mengembangkan perjuangan dari kampus dengan berbasis
intelektualitas sesuai dengan basis keilmuan yang digelutinya.
Disadari atau tidak, salah satu letak kelemahan Indonesia di
era globalisasi saat ini adalah kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang
profesional dan memiliki komitmen nasionalisme dan religiusitas (keagamaan)
yang kuat. Tanpa SDM yang profesional di bidangnya masing-masing, sulit untuk
mengembangkan kehidupan masyarakat di wilayah tersebut. Begitu banyak
pengangguran terdidik dari alumni perguruan tinggi yang menunjukkan rendahnya
kualitas pembelajaran yang menyebabkan peserta didiknya tidak memiliki keterampilan
teknis, inovatif dan kreatifitas. Motor-motor dari globalisasi saat ini adalah
individu yang kreatif dan inovatif yang memiliki kecerdasan berdasarkan
disiplin keilmuan yang digelutinya semasa kuliah. Selama ini peran kampus belum
dioptimalkan, baik untuk menghasilkan alumni yang profesional dan kreatif
berdasarkan disiplin ilmunya masing-masing, terlebih peran kampus dalam
pengabdian sosialnya untuk memberdayakan masyarakat di sekitarnya. Hal ini
menyebabkan masyarakat kita tidak mampu berkembang dengan baik, karena mereka
beraktifitas tanpa dukungan ilmu pengetahuan, informasi dan teknologi dari
kampus. Tanpa dukungan kebijakan yang prorakyat dari pemerintah dan dukungan
pembiayaan dari sektor perbankan serta pendampingan dari jaringan pengusaha
nasional..
Para petani kita dilepaskan untuk bersaing langsung
dilapangan dengan perusahaan pangan asing yang telah menggurita, yang telah
menguasai pasar input dan jaringan serta modal yang kuat. Akibatnya petani kita
tidak mampu meningkatkan pendapatannya mengingat keterbatasan sumber daya
sehingga harus menyerahkan dirinya untuk diperas secara halus oleh perusahaan
besar. Para nelayan kita dengan kapasitas pengetahuan terbatas, ditengah
ketiadaan modal dan dukungan perahu kecil untuk melaut, dilepaskan untuk
bersaing secara bebas dengan kapal-kapal modern milik perusahaan besar dan juga
nelayan asing. Petani dan nelayan kita dilepaskan berkompetisi tanpa dukungan
kebijakan dari pemerintah, dukungan keuangan dari perbankan dan tanpa dukungan
ilmu pengetahuan dan teknologi yang harusnya dipenuhi dari kampus.
Pengusaha kita yang tanpa komitmen nasionalis mengekspor
bahan mentah ke luar negeri untuk memenuhi kebutuhan bahan baku perusahaan
asing tanpa berpikir terhadap nilai tambah apabila barang tersebut diolah di
dalam negeri berikut penyerapan tenaga kerja yang dihasilkannya. Sebagian besar
pengangguran di Indonesia terdiri dari kaum terdidik yang disamping tidak
memiliki akses terhadap sumber daya juga kurang memiliki pengetahuan praktis
berikut daya inovasi dan kreatifitas yang harusnya diperoleh di bangku kuliah
sesuai bidang keilmuan yang digelutinya. Banyak tenaga profesional kita yang
lebih memilih untuk tinggal di luar negeri mengingat fasilitas dan penghargaan
yang diterimanya lebih bagus ketimbang di negeri ini. Sementara tenaga-tenaga
profesional lainnya di dalam negeri sebagian besar diisi oleh tenaga kerja
asing.
Semua fakta tersebut menunjukkan lemahnya kampus dan
mahasiwanya, bukan hanya terhadap penyerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
tapi terutama pada penerapan keilmuan dalam kehidupan sosial. Untuk membangun
bangsa Indonesia, kampus menjadi salah satu pemicunya. Dengan ilmu pengetahuan
yang lebih berkembang, kampus bukan hanya akan mampu meningkatkan pemahaman dan
pengembangan iptek dan kreatifitas terhadap mahasiswanya tapi juga dapat semakin
memperluas pengabdiannya pada masyarakat. Di beberapa negara lain, kampus
menjadi mata air yang mendorong masyarakat sekitarnya untuk dapat lebih maju
dan mengembangkan usahanya. Sektor pertanian Indonesia akan lebih maju apabila
dukungan kampus berupa ilmu pengetahuan dan teknologi dalam keseluruhan proses
produksi dan distribusinya dapat dioptimalkan. Begitupun sektor industri kita
akan lebih maju dengan memanfaatkan sumber daya alam yang melimpah dan bahan
baku dari sektor pertanian dengan menggunakan perangkat ilmu pengetahuan dan
tekhnologi tepat guna disertai dengan pendampingan kampus secara memadai. Tentu
saja kampus saja tidak cukup, dibutuhkan kerja sama dengan pemerintah,
perbankan, wirausahawan dan stake holder lainnya, tapi setidaknya
peran kampus sangat strategis di sini.
Dengan sektor pertanian yang lebih berkembang dan efisien,
sektor industri yang lebih tersebar, disertai dengan dukungan dan pendampingan
kampus beserta ilmu pengetahuan dan teknologinya, bangsa Indonesia akan semakin
besar. Hal ini juga akan mengurangi kesenjangan sosial dengan memperbanyak
wirausahawan dan meningkatkan pendapatan rakyat. Hal ini bukan saja untuk
kampus dengan jurusan ilmu pasti (exacta), jurusan humaniora juga
sangat dibutuhkan oleh masyarakat, mulai dari aplikasi ekonomi terapan seperti
akuntansi, analisa pasar, sampai pada riset perilaku yang dapat dikembangkan
oleh jurusan humaniora. Semua disiplin keilmuan apapun namanya pasti memiliki
relevansi dengan dunia sosial tempatnya didirikan, tinggal bagaimana membangun
keterkaitan dan kemitraan antara dunia kampus dengan masyarakat sebagai wujud
komitmen pengabdian sosialnya kepada masyarakat.
Dengan sumber daya manusia yang lebih profesional di
bidangnya masing-masing, diiringi dengan komitmen kebangsaan dan keber-Islam-an
yang kuat, bangsa ini akan semakin besar dan akan mampu menghadapi globalisasi
secara lebih terhormat. Peran kampus adalah mengembangkan ilmu pengetahuan
secara serius untuk melahirkan alumni terbaik yang profesional dan
mengembangkan pengabdian masyarakat secara lebih serius dengan mengaitkan
aktifitas masyarakat dengan kampus. HMI sebagai bagian dari masyarakat kampus
dituntut untuk menjadi lokomotif dari gerakan ini. Kader-kader HMI harus
didorong untuk memahami secara paripurna bidang keilmuan yang digelutinya
sehingga kader bukan hanya akan memiliki prestasi kuliah yang baik tapi juga
akan mampu memiliki kecerdasan teknis yang menjadi modalnya untuk hidup
bermasyarakat. Pertanyaannya adalah seberapa mampu HMI menjadikan kampus
sebagai basis pergerakannya? HMI harus kembali ke kampus, sebagai wahana
rekruitmen kadernya yang semakin berkurang dan sebagai wahana perjuangan di
fase perjuangan saat ini.
Kembali ke tesis tentang pergerakan mahasiswa, apakah
mahasiwa sepenuhnya hanya berkutat pada pengembangan ilmu pengetahuan, lepas
dari upaya pengisian ruang-ruang publik mengingat semakin menggeliatnya
kekuatan masyarakat sipil lainnya untuk meneguhkan eksistensi dan
kepentingannya? Mengingat situasi bangsa yang saat ini masih dalam fase
transisional, mahasiswa semakin dibutuhkan di ruang publik. Tapi tentu saja
dengan model gerakan mahasiswa yang lebih cerdas dan lebih kreatif dari para
pendahulunya mengingat semakin kompleksnya permasalahan yang ada. Dengan
kesadaran situasi bangsa yang sedang transisi, tentu saja banyak ranah
kehidupan yang perlu ditata lebih lanjut agar lebih sesuai dengan semangat
zamannya.
Diperlukan penataan kelembagaan dan sistem ekonomi, politik
dan pemerintahan yang lebih menjadikan peningkatan kesejahteraan rakyat sebagai
muaranya. Dengan kebutuhan penataan kelembagaan seperti itu, tentu saja banyak
peraturan dan praktik lama yang harus dihilangkan, diganti dengan peraturan dan
praktik baru yang lebih berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat dan
kedaulatan bangsa. Undang-undang di bidang pangan, energi, dan keuangan sebagai
sektor vital yang menguasai hajat hidup orang banyak perlu diubah agar lebih
pro rakyat dan pro kedaulatan negara. Untuk itu, peran mahasiwa dan kampus
sangat dibutuhkan untuk memberi alternatif terhadap Undang-Undang dan praktik
lama yang ternyata tidak memperkuat rakyat dan kedaulatan bangsa. Gerakan
mahasiwa, masih dibutuhkan baik untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun
pengabdiannya terhadap masyarakat secara lebih kreatif dan lebih cerdas.
Harapan kami sebagai alumni HMI, semoga HMI menjadi garda terdepan untuk
mewujudkan agenda-agenda tersebut.
Pada akhirnya, saya ingin menyampaikan sebuah kutipan dari
pidato dari seorang pejuang aktivis mahasiswa, Frederick Douglass, pada
saat West Indian Emancipation Speech yaitu:
“The whole history of the progress of human liberty
shows that all concessions yet made to her august claims have been born of
earnest struggle. … If there is no struggle there is no progress. Those who
profess to favor freedom and yet deprecate agitation are men who want crops
without plowing up the ground; they want rain without thunder and lightning.
They want the ocean without the awful roar of its many waters.
Teruslah berjuang dimana pun berada sebagai baktimu untuk
negeri, teruslah berkarya untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Segala
tantangan dan hambatan pasti ada tapi yakinlah suatu saat bangsa ini akan
sampai pada tujuannya yang termaktub di dalam pembukaan UUD 1945. Dan pada saat
itu catatan sejarah akan menulis bahwa peranan dan sumbangsih HMI akan kemajuan
bangsa tertoreh dengan tinta emas pada setiap generasi. Jayalah HMI, Yakin
Usaha Sampai.
Post a Comment